Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengajukan enam program prioritas pendidikan dasar dan menengah kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Langkah ini merupakan bagian dari upaya mempercepat pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di Tanah Papua.
Fokus pada Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan
Gubernur Papua Matius Fakhiri menjelaskan bahwa program ini disusun untuk memperkuat akses pendidikan di wilayah terpencil serta memastikan anak-anak Papua memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif.
“Program ini menjadi komitmen kami dalam mewujudkan visi Papua Cerah, yaitu Papua Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni,” ujar Fakhiri, Selasa (11/11/2025).
Enam Program Prioritas Pendidikan Papua
Berikut rincian enam program prioritas yang diajukan Pemerintah Provinsi Papua ke Kemendikdasmen:
- Pembangunan Sekolah Berpola Asrama
Program ini akan dilaksanakan di wilayah Biak Numfor, Mamberamo Raya, Waropen, dan Supiori.
Tujuannya untuk memperkuat akses pendidikan bagi daerah dengan keterbatasan layanan dasar dan infrastruktur. - Sekolah Khusus di Wilayah Perbatasan
Pemprov Papua merencanakan pembangunan sekolah khusus dengan kurikulum kontekstual yang menyesuaikan posisi strategis Papua di kawasan Pasifik.
Program ini ditujukan untuk memperkuat karakter dan daya saing generasi muda Papua. - Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah
Pemerintah akan melakukan perbaikan fasilitas belajar, terutama di daerah yang sulit dijangkau.
Revitalisasi ini juga mencakup penyediaan laboratorium komputer dan fasilitas TIK guna meningkatkan literasi digital siswa. - Peningkatan Kapasitas Guru
Program ini fokus pada pemerataan tenaga pendidik dan peningkatan kompetensi guru di seluruh kabupaten/kota Papua melalui pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. - Penambahan Kuota Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
Pemprov Papua meminta penambahan kuota ADEM untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak asli Papua, terutama dari daerah pedalaman. - Pengembalian Kewenangan Pengelolaan SMA/SMK ke Provinsi
Usulan terakhir berkaitan dengan rencana pengembalian kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi pada 2027.
Fakhiri menilai, langkah ini penting untuk memperkuat tata kelola pendidikan menengah di Tanah Papua, termasuk dalam aspek pendanaan.
Komitmen Menuju “Papua Cerah”
Fakhiri menegaskan, pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan manusia di Papua.
Dengan dukungan pemerintah pusat, ia berharap seluruh program ini dapat terealisasi secara bertahap demi mewujudkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berdaya saing.
“Dengan dukungan pemerintah pusat, kami menargetkan layanan pendidikan dasar dan menengah yang inklusif, berkualitas, dan berdaya saing sesuai visi Papua Cerah,” tutup Gubernur Matius Fakhiri.
Dikutip dari RRI.co.id
