Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono mengklaim partai-partai di DPR bersama pemerintah telah berupaya melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, sebelum akhirnya muncul kembali wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Menurut Sugiono, berbagai perbaikan telah dilakukan sejak evaluasi awal pilkada langsung, namun hasil yang diharapkan belum tercapai.
“Kita sudah berusaha memperbaikinya sejak pertama kita mengevaluasi, tapi kenyataannya tidak, malah situasinya semakin,” kata Sugiono dalam program Inside Politics with Diana Valencia di CNN Indonesia, Selasa malam, 30 Desember.
Pilkada DPRD Dinilai Alternatif Demokrasi
Sugiono menjelaskan, usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang kini didukung oleh lebih dari setengah fraksi di DPR bukan dimaksudkan untuk memusatkan kekuasaan dan pengaruh politik di lembaga legislatif daerah.
Ia menilai, usulan tersebut merupakan salah satu alternatif dalam praktik berdemokrasi yang selaras dengan nilai-nilai Indonesia, seperti perwakilan dan permusyawaratan.
“Nilai-nilai perwakilan, permusyawaratan itu tadi. Kemudian jika ada kekurangan, kita perbaiki. Kita tidak boleh menyerah,” ujarnya.
Demokrasi Bertujuan Sejahterakan Rakyat
Lebih lanjut, Sugiono menegaskan bahwa pada prinsipnya demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.
“So, the end of democracy sebenarnya kan kesejahteraan rakyat. Jadi tidak bisa kemudian kita mengecilkan demokrasi hanya sampai kita bisa memilih pemimpin,” katanya.
Menurutnya, kebebasan berpendapat dan memilih pemimpin merupakan bagian penting dari demokrasi, namun tujuan akhirnya tetap untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dukungan dan Penolakan Parpol
Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mencuat setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyuarakan gagasan tersebut dalam pidato peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 5 Desember.
Sebelumnya, wacana serupa juga disampaikan oleh PKB dan Gerindra. Sejauh ini, partai-partai yang menyatakan dukungan antara lain Gerindra, Golkar, PAN, PKB, dan NasDem. Sementara itu, PDIP dan Partai Demokrat menyatakan penolakan, sedangkan PKS masih mengkaji usulan tersebut.
Dikutip dari cnnindonesia.com
