Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan proses divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk pemerintah daerah Papua sebesar 10 persen dapat diselesaikan pada kuartal I-2026.
Hal tersebut disampaikan Bahlil usai menghadiri Rapat Kerja Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 23 Januari 2026. Ia mengungkapkan, persoalan divestasi saham Freeport untuk Papua turut dibahas dalam pertemuannya dengan Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri.
“Kemarin Gubernur Papua ketemu saya, kami membahas beberapa soal dan termasuk di dalamnya adalah persoalan saham Papua di Freeport yang 10 persen,” ujar Bahlil, dikutip dari Antara.
Bahlil menegaskan pemerintah pusat berkomitmen untuk segera menuntaskan proses divestasi tersebut. Ia optimistis target penyelesaian pada kuartal pertama tahun ini dapat tercapai.
“Dalam waktu dekat, kami akan segera menyelesaikan saham Freeport untuk Papua. Insyaallah selesai pada kuartal I,” ucapnya.
Pertemuan antara Bahlil dan Mathius Fakhiri juga diungkapkan melalui unggahan di akun Instagram resmi Menteri ESDM @bahlillahadalia. Dalam unggahan tersebut, Bahlil menyebut pembahasan difokuskan pada penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan rencana pemerintah untuk memberikan 10 persen saham PT Freeport Indonesia kepada masyarakat Papua. Hal itu disampaikan Ketua Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP) Velix Wanggai usai menghadiri pengarahan kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2026.
“Arahan dari Bapak Presiden untuk membahas skema divestasi Freeport, terutama 10 persen yang menjadi hak orang asli Papua,” kata Velix Wanggai.
Sementara itu, Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri menyatakan akan membahas arahan Presiden tersebut secara internal bersama para gubernur Papua lainnya. Hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada kementerian terkait, termasuk Kementerian ESDM.
Dikutip dari metrotvnews.com
