Partai Demokrat menegaskan menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketua Dewan Pakar Demokrat, Andi Mallarangeng, menilai perubahan tersebut sama saja dengan mengambil hak rakyat untuk memilih pemimpinnya dan menyerahkannya kepada elit politik.
“Kalau tiba-tiba diubah lagi menjadi oleh DPRD, sama saja mengambil hak rakyat untuk memilih pemimpinnya, diberikan kepada elit politik, yang namanya DPRD,” ujar Andi dalam acara Inside Politics with Diana Valencia yang disiarkan CNNIndonesia, Selasa (23/12/2025) malam.
Andi mengakui biaya politik yang mahal menjadi salah satu masalah utama dalam Pilkada. Namun, ia menekankan bahwa solusinya bukan dengan menghapus pemilihan langsung, melainkan dengan membuat Pilkada lebih efisien dan terjangkau. Penegakan hukum yang baik, menurutnya, menjadi kunci untuk menekan praktik politik uang atau money politics.
“Kalau itu money politics-nya yang jadi masalah, maka penegakan hukum. Kalau penegakan hukum dilakukan dengan baik, maka enggak ada orang berani main-main dengan Pilkada,” ujarnya.
Andi juga memberikan sejumlah alternatif untuk menekan biaya Pilkada, seperti membatasi uang kampanye (spending cap) dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ia mencontohkan praktik serupa di Amerika Serikat, di mana kandidat memiliki batasan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
“Begini, caranya adalah kurangi jumlah TPS. Kurangi jumlah TPS maka dia akan menjadi lebih murah. Apalagi kan cuma tiga kalau sekarang Pemilu Daerah itu cuma Kepala Daerah, Pemilu Provinsi, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Cuma tiga kotak di dalam yang dipilih. Karena itu penghitungannya cepat,” jelasnya.
Sebelumnya, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar merekomendasikan pilkada tak langsung melalui DPRD dan koalisi permanen. Rekomendasi tersebut mendapat dukungan mayoritas fraksi seperti Gerindra, PAN, dan PKB. Sementara PDIP menolak tegas, dan NasDem belum memberikan respons.
Dikutip dari cnnindonesia.com
