Sekretaris Jenderal Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, menekankan agar Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dapat diakses seluruh kalangan dan tidak hanya dinikmati kelompok masyarakat mampu.
“Saya sendiri pernah mengingatkan soal ini dalam rapat kerja (Komisi XI DPR RI) dengan Kementerian Keuangan pada awal tahun 2022. Saya sampaikan bahwa LPDP ini kalau tidak ada penekanan dan afirmasi yang jelas, akan menjadi lingkaran yang dinikmati oleh orang kaya saja,” kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Pernyataan tersebut disampaikan Sarmuji merespons sorotan publik terhadap seorang WNI penerima beasiswa LPDP, Dwi Sasetyaningtyas, yang menjadi perbincangan warganet setelah mengunggah video terkait status kewarganegaraan anaknya di Inggris.
Soroti Desain Kebijakan
Menurut Sarmuji, persoalan yang muncul bukan semata menyangkut pilihan pribadi seseorang, melainkan terkait desain kebijakan yang harus berpihak pada keadilan sosial.
Ia menilai struktur persyaratan LPDP secara faktual lebih mudah dipenuhi oleh kelompok yang secara sosial-ekonomi sudah kuat.
“Kalau tidak ada afirmasi, yang akan menikmati hanya orang kaya, karena syarat-syarat itu berat sekali. TOEFL bahasa Inggris-nya sekian-sekian. Dan orang yang bisa memenuhi kriteria ini rata-rata pasti orang kaya,” ujarnya.
Sarmuji menegaskan bahwa standar akademik tetap harus dijaga. Namun, hambatan bahasa atau kesiapan akademik bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu seharusnya dapat dibantu melalui program persiapan atau afirmasi yang memadai.
“Yang utama itu potensi akademiknya, apakah dia mampu mengikuti pembelajaran yang berat. Soal bahasa itu bisa di-upgrade. Negara bisa hadir membantu,” katanya.
Akses Pendidikan dan Kesenjangan Sosial
Ia menambahkan bahwa kemampuan memenuhi standar akademik dan bahasa asing sangat dipengaruhi latar belakang sosial-ekonomi. Anak dari keluarga mampu umumnya memiliki akses ke sekolah berkualitas dan kursus bahasa asing, sedangkan anak dari keluarga kurang mampu menghadapi keterbatasan.
“Orang kaya yang bisa menyekolahkan anaknya di sekolah yang bagus. Orang kaya yang bisa mengursuskan anaknya bahasa Inggris di tempat yang bagus. Kalau orang miskin tidak bisa,” ujarnya.
Menurutnya, kelompok masyarakat mampu juga memiliki lebih banyak alternatif pendidikan dan karier, termasuk peluang di luar negeri tanpa harus kembali ke Indonesia.
“Ini berbeda dengan anak-anak dari keluarga tidak mampu. Bagi mereka, kesempatan seperti LPDP ini bisa menjadi satu-satunya tangga untuk mengubah nasib,” katanya.
Soroti Akses Alumni Pesantren
Sarmuji juga menyoroti akses alumni pondok pesantren terhadap beasiswa LPDP. Tanpa kebijakan afirmatif, ia menilai peluang mereka untuk lolos seleksi relatif kecil.
“Misalkan pondok pesantren. Kalau tidak mendapatkan perhatian dari negara, alumni pondok pesantren akan sulit untuk memperoleh beasiswa LPDP,” ujarnya.
Ia mengakui terdapat pesantren modern dengan kurikulum mapan, namun jumlahnya masih terbatas. Jika ada alumni pesantren yang berhasil meraih LPDP, menurutnya hal tersebut merupakan capaian luar biasa.
Momentum Evaluasi Kebijakan
Sarmuji berharap polemik yang berkembang tidak berhenti pada kecaman personal, melainkan menjadi momentum evaluasi kebijakan agar dana abadi pendidikan benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
“Dana abadi pendidikan itu berasal dari pajak rakyat. Maka semangatnya harus keadilan sosial. Jangan sampai tanpa kita sadari, yang menikmati secara berulang hanya kelompok sosial tertentu. Negara harus hadir memberi afirmasi agar yang lemah juga punya tangga untuk naik,” tuturnya.
Dikutip dari antaranews.com
