Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), bersama Pemerintah Kabupaten Bima, TNI/Polri, dan instansi terkait, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi erupsi Gunung Sangeangapi. Langkah ini dilakukan setelah status gunung tersebut dinaikkan dari Level I (Normal) menjadi Level II (Waspada) sejak Jumat (22/11/2025).
Kenaikan status tersebut berdasarkan laporan khusus Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 143/GL.03/BGL/2025 yang dirilis pada 22 November 2025. Laporan tersebut menunjukkan adanya peningkatan aktivitas vulkanik yang memerlukan langkah mitigasi lebih lanjut.
Kepala Pelaksana BPBD NTB Ahmadi menyampaikan bahwa pihaknya telah menggelar rapat koordinasi untuk membahas strategi mitigasi dan penanganan potensi dampak aktivitas vulkanik. “Menindaklanjuti itu, kami menggelar rapat membahas upaya mitigasi dan langkah penanganan potensi dampak peningkatan aktivitas vulkanik,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (23/11/2025).
Radius Terlarang dan Aktivitas Warga
Masyarakat dan wisatawan diminta tidak beraktivitas dalam radius 3 kilometer dari kawah utama, serta pada wilayah sektoral timur–tenggara hingga garis pantai sejauh 6,5 kilometer.
Meski demikian, sekitar 150 warga masih beraktivitas di luar radius terlarang, seperti bertani, berkebun, beternak, dan melaut. BPBD Kabupaten Bima telah melakukan pendataan warga yang berada di wilayah rawan serta memberikan sosialisasi terkait kesiapsiagaan dan potensi evakuasi.
Dukungan Logistik dan Kesiapan Personel
Selain sosialisasi, dukungan logistik terus disalurkan. Gubernur NTB memberikan bingkisan untuk Tim Siaga Bencana Vulkanologi, dan masker dibagikan kepada Kepala Desa Sangeang sebagai antisipasi dampak abu vulkanik.
Sebagai bagian dari rencana kontingensi, berbagai instansi dikerahkan apabila status gunung naik menjadi Level III (Siaga) atau Level IV (Awas). Kekuatan yang disiagakan meliputi:
- SAR Bima
- TNI
- Polri
- Satpol PP
- Dinas Perhubungan
- BPBD Kabupaten Bima
Peralatan evakuasi juga telah dipersiapkan, termasuk speed boat milik Pos SAR Bima, Polairud Bima, Dinas Perhubungan, serta perahu boat KSDA Sangeang. Tenda pengungsian dari BPBD Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Provinsi NTB juga disiagakan.
“Dapur umum dan perlengkapan kesehatan disiagakan oleh BPBD, TNI, Polri, dan Dinas Sosial. Sementara kebutuhan logistik pengungsi ditangani BPBD NTB, BPBD Kabupaten Bima, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, dan PMI NTB,” kata Ahmadi.
Komitmen Pemerintah Perkuat Mitigasi
Ahmadi menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan dukungan sumber daya untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan aktivitas Gunung Sangeangapi.
“Harapannya, seluruh proses mitigasi dapat berjalan efektif sehingga risiko bagi masyarakat dapat diminimalkan,” ujarnya.
Dikutip dari RRI.co.id
