baru di Situbondo hingga perkembangan polemik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait posisi Gus Yahya Cholil Staquf. Berikut rangkuman lima berita pilihan yang perlu Anda simak.
1. Bandara Baru Situbondo Resmi Bernama Bandara KHR As’ad Syamsul Arifin
Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, mengumumkan bahwa bandara yang sedang dibangun di kawasan Pantai Banongan, Desa Wringin, Kecamatan Asembagus, akan diberi nama Bandara KHR As’ad Syamsul Arifin, pahlawan nasional sekaligus ulama berpengaruh.
Pembangunan bandara ini diharapkan memperkuat konektivitas dan perekonomian Situbondo serta mendukung kawasan wisata di pesisir timur Jawa Timur.
2. Surat Edaran PBNU Nyatakan Gus Yahya Tak Lagi Menjabat Ketum PBNU
Dinamika besar terjadi di tubuh PBNU setelah beredarnya surat edaran resmi yang menyebut Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU per 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.
Surat edaran itu ditandatangani secara elektronik oleh:
- Wakil Rais Aam Afifuddin Muhajir
- Katib Syuriah Ahmad Tajul Mafakhir (Gus Tajul)
Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU tanggal 20 November 2025 yang memberikan dua opsi kepada Gus Yahya: mundur atau dimundurkan dalam waktu tiga hari. Karena tidak ada pengunduran diri dalam tenggat waktu tersebut, PBNU menetapkan pemberhentiannya.
Surat itu juga menegaskan bahwa Gus Yahya tidak lagi memiliki kewenangan menggunakan atribut atau fasilitas jabatan Ketum PBNU maupun bertindak atas nama organisasi.
3. Penjelasan PBNU: Dua Opsi untuk Gus Yahya dan Mekanisme Pemberhentian
Katib PBNU Gus Tajul menjelaskan bahwa keputusan Syuriyah sebelumnya telah tegas memberi dua opsi kepada Gus Yahya: mundur atau dimundurkan. Ia menegaskan bahwa proses selanjutnya akan dibahas dalam Rapat Pleno PBNU.
“Kami menunggu instruksi Rais Aam KH Miftachul Akhyar sebagai pemegang otoritas tertinggi,” ujarnya.
Sampai saat ini, jadwal rapat pleno belum ditetapkan.
4. Respons Gus Yahya: Kecewa Tak Diberi Ruang Klarifikasi
Menanggapi polemik tersebut, Gus Yahya mengakui bahwa ia telah meminta waktu bertemu dengan Rais Aam PBNU untuk membicarakan situasi internal. Namun, hingga kini belum ada jawaban.
Ia menyayangkan bahwa Rapat Harian Syuriyah tidak memberikan kesempatan baginya untuk menyampaikan klarifikasi.
“Saya dilarang memberi klarifikasi. Padahal kami punya tim lengkap—administrasi, keuangan, hukum—dan saya siap mempertanggungjawabkan semua hal selama menjabat,” ujar Gus Yahya di Kantor PBNU.
5. Tahap Lanjutan: Menunggu Keputusan Rapat Pleno PBNU
Tahap berikutnya dalam polemik jabatan Ketum PBNU ini menunggu keputusan Rapat Pleno PBNU. Pleno tersebut akan menentukan langkah organisasi selanjutnya terkait kepemimpinan dan soliditas internal.
Di tengah ketegangan internal, semua pihak berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara bijak demi menjaga marwah PBNU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Dikutip dari cnnindonesia.com
