Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan kekhawatirannya terkait wacana koalisi permanen yang kembali mencuat, khususnya setelah didorong oleh Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. Doli menekankan pentingnya kajian mendalam sebelum koalisi permanen diatur dalam undang-undang, karena model tersebut belum pernah diterapkan di Indonesia.
“Nah jadi selama ini koalisi itu terbentuk secara alamiah saja. Jadi menurut saya kita harus hati-hati kemudian memasukkan itu secara formal,” kata Doli saat dihubungi, Kamis (11/12/2025).
Sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Doli menilai koalisi permanen berpotensi menghambat fleksibilitas partai politik dalam membangun kesepahaman visi dan misi. Selain itu, model koalisi permanen bisa menimbulkan kekakuan politik, karena seharusnya koalisi bersifat temporer menyesuaikan dinamika politik yang terus berubah.
“Jadi takutnya nanti kalau dikunci dalam koalisi permanen, ya nanti tidak ada keleluasaan untuk menyusun visi misi yang lebih luas, karena keterikatan satu sama lain antara kepentingan politik,” jelas Doli.
Ia menambahkan bahwa koalisi permanen dapat membatasi kemampuan partai politik dalam mengembangkan gagasan secara terbuka. Menurut Doli, partai politik seharusnya diberi kebebasan penuh untuk mengelaborasi ide dan gagasan dalam membangun negara.
“Jadi menurut saya, bebaskan saja partai politik ini, sebebas-bebasnya mengelaborasi tentang konsep membangun negara dan bangsa,” pungkasnya.
Dikutip dari cnnindonesia.com
