Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menegaskan bahwa keamanan dan keselamatan seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Meksiko, khususnya 45 WNI yang tinggal di Negara Bagian Jalisco, harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul situasi mencekam di Jalisco akibat eskalasi kekerasan pasca tewasnya bos kartel narkoba Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, yang dikenal dengan julukan El Mencho. Ia dilaporkan tewas dalam baku tembak dengan militer pada Minggu (22/2).
“Kondisi yang berkembang di Jalisco sangat mengkhawatirkan. Negara harus hadir memastikan seluruh WNI dalam keadaan aman. Keselamatan mereka adalah prioritas yang tidak bisa ditawar,” kata Oleh Soleh dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Tewasnya pimpinan Cartel de Jalisco Nueva Generation (CJNG) disebut memicu gelombang kekerasan di sejumlah wilayah. Kelompok kartel dilaporkan melakukan aksi brutal sebagai bentuk balasan, sehingga memperburuk situasi keamanan dan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.
Sebagai anggota Komisi I DPR RI yang membidangi urusan luar negeri, pertahanan, dan komunikasi, Oleh Soleh meminta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Meksiko (KBRI) untuk terus melakukan komunikasi intensif dengan seluruh WNI di wilayah terdampak.
Ia juga mendorong agar KBRI meningkatkan pemantauan situasi secara real time, memperbarui data keberadaan WNI, serta memastikan tersedianya jalur komunikasi darurat yang mudah diakses.
“KBRI harus aktif menjangkau dan memastikan kondisi setiap WNI. Jika situasi semakin tidak terkendali, pemerintah perlu segera menyiapkan langkah evakuasi ke tempat yang lebih aman,” ujarnya.
Selain itu, Oleh Soleh mengimbau para WNI di Jalisco untuk tetap tenang, menghindari lokasi rawan, membatasi aktivitas di luar rumah, serta mengikuti arahan otoritas setempat dan perwakilan RI.
Komisi I DPR RI, lanjutnya, akan terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri guna memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh WNI di wilayah terdampak konflik.
Dikutip dari antaranews.com
