Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menilai kemungkinan terjadinya perombakan atau reshuffle kabinet merupakan hal yang logis. Hal tersebut menyusul kosongnya posisi Wakil Menteri Keuangan setelah Thomas Djiwandono terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.
“Iya, mungkin (reshuffle) karena Pak Tomi (Thomas) kan ke mana? Ke Deputi kan. Ada yang lowong kan? Ya itu. Kayaknya sih logis saja itu. Kalau itu kan logis aja. Berarti kan harus ada yang diisi,” ujar Qodari dikutip dari Antara, Rabu, 28 Januari 2026.
Qodari menjelaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki kriteria tersendiri dalam melakukan perombakan kabinet, terutama yang berkaitan dengan kinerja serta pencapaian target para menteri dan wakil menteri. Menurutnya, kinerja jajaran kabinet dipantau secara rutin oleh Presiden melalui berbagai laporan dan perkembangan yang diterima setiap hari.
Ia menuturkan, Presiden Prabowo juga secara berkala menggelar rapat terbatas untuk memantau dinamika pemerintahan serta perkembangan kinerja kabinet. Dengan demikian, evaluasi terhadap para pembantu Presiden dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis data.
“Karena Presiden itu pegang data terus lihat perkembangan-perkembangan,” ungkap Qodari.
Meski demikian, Qodari menegaskan kepastian waktu terkait reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa keputusan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
“Hanya Presiden dan Tuhan yang tahu,” ujarnya.
Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026–2031 dalam sidang yang digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026. Persetujuan tersebut disampaikan setelah DPR menerima laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan dari Komisi XI DPR RI.
Dengan keputusan itu, Thomas Djiwandono resmi menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri dari jabatan Deputi Gubernur BI pada 13 Januari 2026. Selanjutnya, Thomas dijadwalkan mengikuti pelantikan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dikutip dari metrotvnews.com
