Sejak era Reformasi, sistem demokrasi di Indonesia terus berkembang, termasuk pelaksanaan pemilu serentak yang menggabungkan pemilihan legislatif, eksekutif, dan kepala daerah. Tujuan pemilu serentak awalnya untuk efisiensi biaya, namun fakta menunjukkan biaya penyelenggaraan justru meningkat.
Anggota Komisi II DPR RI Wahyudin Noor Aly menyampaikan pemilu sebagai alat demokrasi untuk memilih pemimpin yang akan menentukan kebijakan dan keputusan politik di Indonesia. “Kualitas demokrasi terlihat dari siapa yang terpilih. Jika figur yang duduk tidak kompeten, yang terdampak paling besar adalah rakyat,” ujar Wahyudin dalam diskusi yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di Brebes, Minggu (7/12/2025).
Data menunjukkan, biaya pemilu serentak meningkat dari Rp45,3 triliun pada 2019 menjadi Rp76 triliun pada 2024. Selain itu, penyelenggara pemilu masih menghadapi risiko tinggi. Tahun 2019, sekitar 440 petugas meninggal dunia, dan tahun 2024 tercatat antara 87 hingga 115 orang meninggal terkait kelelahan, hipertensi, dan penyakit jantung akibat beban kerja berat.
Dalam diskusi tersebut, Basmar Perianto Amron, anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, menekankan pentingnya kualitas peserta pemilu agar keputusan politik berkualitas. Prof. Dr. Zakiyuddin Baidhawy, Rektor UIN Salatiga, menambahkan perbaikan sistem demokrasi diperlukan, termasuk pembatasan masa jabatan legislatif maksimal dua periode dan mekanisme berjenjang agar anggota legislatif tidak bertahan di level yang sama terlalu lama.
Wahyudin Noor Aly juga menekankan pentingnya edukasi politik sejak usia dini agar generasi muda memahami bagaimana memilih figur berdasarkan kualitas, bukan hanya popularitas. Basmar menambahkan lembaga penyelenggara pemilu perlu terus diperkuat dan memanfaatkan teknologi informasi untuk memastikan hasil pemilu dapat dipertanggungjawabkan dengan cepat dan transparan.
Pemilu merupakan pintu gerbang pemerintahan baru dalam demokrasi, sehingga setiap pelaksanaannya perlu terus diperbaiki agar menghasilkan pemerintahan yang jujur, adil, dan berkualitas.
Dikutip dari antaranews.com
