Pemerintah Indonesia berkomitmen mempercepat perbaikan sistem transportasi publik sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat, termasuk di kalangan pejabat pemerintah. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap potensi krisis energi global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik di berbagai kawasan dunia.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah berharap masyarakat mulai beralih menggunakan transportasi massal seiring dengan peningkatan kualitas layanan transportasi publik.
“Kita berharap kita semua mulai perlahan-lahan memperbaiki transportasi publik kita sehingga diharapkan mulai bergeser untuk menggunakan transportasi massal,” ujar Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 8 April 2026.
Pengurangan Kendaraan Dinas Pejabat
Selain mendorong penggunaan transportasi publik, pemerintah juga berupaya mengurangi penggunaan kendaraan dinas di kalangan pejabat sebagai bagian dari langkah efisiensi energi.
Menurut Prasetyo, pemerintah secara bertahap akan mengurangi ketergantungan pada kendaraan berbahan bakar fosil serta mulai mengalihkan penggunaan energi menuju sumber energi baru terbarukan.
“Jadi yang masih berbahan fosil kita coba efisienkan, kita kurangi penggunaan kendaraan-kendaraan yang berbasis fosil dan pemerintah memulai untuk mengurangi penggunaan kendaraan dinas,” kata Prasetyo.
Energi fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam masih menjadi sumber utama bahan bakar kendaraan, termasuk bensin, solar, dan avtur. Namun meningkatnya ketergantungan global terhadap energi tersebut serta terbatasnya cadangan energi menjadi tantangan bagi banyak negara.
Dorong Transisi Energi Terbarukan
Selain itu, gangguan distribusi energi akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah juga memperkuat urgensi percepatan transisi energi di Indonesia.
Sebagai bagian dari langkah tersebut, pemerintah mendorong pengembangan kendaraan berbasis listrik untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan pabrik mobil listrik di Magelang, Jawa Tengah sebagai salah satu langkah konkret menuju penggunaan energi baru terbarukan.
“Kita memang harus bekerja keras untuk sesegera mungkin mengubah budaya kita, mengubah cara bekerja kita dengan kemudian kita mesti beralih dari energi berbasis fosil menjadi energi-energi baru terbarukan atau EBT yang salah satunya berbasis listrik,” ujar Prasetyo.
Transformasi Budaya Kerja Nasional
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan Transformasi Budaya Kerja Nasional.
Kebijakan tersebut mencakup sejumlah langkah strategis, di antaranya penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara, imbauan penghematan listrik dalam aktivitas sehari-hari, serta dorongan penggunaan transportasi publik guna mendukung efisiensi energi nasional.
