Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kembali mencuat belakangan ini. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Renanda Bachtar, menilai pilkada tak langsung tidak bisa menjamin hilangnya praktik politik uang.
“Siapa bisa menjamin pilkada lewat DPRD bisa menghapus politik uang? Potensi politik uang hanya pindah tempat sangat terbuka,” ujar Renanda saat dihubungi, Selasa (23/12/2025).
Renanda menegaskan posisi Demokrat terkait Pilkada langsung sudah jelas. Partai tersebut pernah menolak pilkada tak langsung pada 2014 saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat Ketua Umum dan Presiden. Kala itu, SBY mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan aturan pilkada tak langsung dalam UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
“Posisi Demokrat clear soal ini. Kami pernah menolaknya di tahun 2014,” tegas Renanda.
Ia menambahkan, Partai Demokrat tidak ingin demokrasi berjalan mundur. Hak rakyat untuk memilih pemimpinnya harus dijaga dan tidak boleh dikurangi karena kepentingan politik sesaat. Renanda juga mengimbau situasi politik tetap kondusif meski wacana Pilkada tak langsung mulai menghangat.
Wacana pilkada lewat DPRD kembali muncul setelah Partai Golkar menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) akhir pekan lalu. Salah satu rekomendasi rapimnas adalah mendorong pilkada tak langsung atau melalui DPRD dengan koalisi permanen. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan rekomendasi tersebut sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan tetap menitikberatkan pada partisipasi publik.
“Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” kata Bahlil dalam Rapimnas Golkar.
Selain Golkar, wacana tersebut didukung Gerindra, PAN, dan PKB. Sementara PDIP menolak tegas, PKS memberikan variasi usulan, dan NasDem belum memberikan respons resmi.
Dikutip dari cnnindonesia.com
