Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai 500 juta dolar AS untuk mendukung reformasi pembangunan modal manusia di Indonesia. Dukungan ini dilakukan melalui penguatan sistem pendidikan, pengembangan keterampilan, kesehatan, serta perlindungan sosial sebagai bagian dari Program Peningkatan Produktivitas Melalui Pembangunan Modal Manusia.
Pendanaan tersebut merupakan subprogram ketiga setelah dua tahap sebelumnya yang telah diluncurkan pada 2021 dan 2023. Bila subprogram pertama berfokus pada pembentukan fondasi regulasi dan pelaksanaan uji coba program, serta subprogram kedua memperluas implementasi, maka tahap ketiga ini menitikberatkan pada pelembagaan reformasi ke dalam sistem nasional Indonesia secara menyeluruh.
“Jalan Indonesia menuju pertumbuhan berkelanjutan bergantung pada investasi untuk penduduknya. Dengan melembagakan reformasi yang meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses layanan kesehatan, dan memperkuat perlindungan sosial, Indonesia membangun perekonomian yang lebih produktif dan inklusif,” ujar Direktur ADB untuk Indonesia Bobur Alimov, Rabu, 10 Desember 2025.
Pada aspek kesehatan, reformasi diarahkan untuk memperluas cakupan layanan preventif, termasuk skrining kanker payudara dan kanker serviks, serta penanganan anemia remaja perempuan. Upaya ini juga memperkuat peran perempuan dalam memilih fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama yang aman dan mudah diakses.
Di bidang peningkatan keterampilan, program kartu prakerja yang telah melatih lebih dari 18 juta peserta akan diperkuat dengan kurikulum baru mencakup keterampilan lingkungan dan kecerdasan buatan. Selain itu, platform panduan karier digital akan disiapkan untuk membantu peserta terhubung dengan peluang pekerjaan sesuai kebutuhan industri.
ADB juga mendukung pembentukan tambahan 15 pusat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) bekerja sama dengan universitas serta memperkuat kewenangan seluruh perguruan tinggi negeri dalam pencegahan kekerasan berbasis gender. Di sisi lain, peningkatan koordinasi pendidikan vokasi telah dilakukan melalui pembentukan tim lintas provinsi di 63 persen wilayah Indonesia agar pelatihan lebih selaras dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
Program ini turut mendorong perbaikan kinerja transfer fiskal berbasis hasil bagi pemerintah daerah agar belanja daerah lebih relevan dengan prioritas nasional. Seluruh kebijakan diarahkan melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan penargetan bantuan sosial yang tepat sasaran.
“Program ini selaras dengan Visi Indonesia 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 serta mendukung strategi kemitraan negara ADB untuk Indonesia, terutama dalam transformasi digital, ketangguhan, dan pemberdayaan,” tambah Alimov.
Dikutip dari metrotvnews.com
