Puan Minta Pemerintah Bertindak Cepat Tangani Bencana Banjir dan Longsor di Aceh dan Sumatera

Puan Minta Pemerintah Bertindak Cepat Tangani Bencana Banjir dan Longsor di Aceh dan Sumatera

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan mendalam atas rangkaian banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, hingga Sumatra Barat. Menyikapi bencana yang telah menimbulkan korban jiwa tersebut, Puan mendorong pemerintah agar bergerak cepat dalam melakukan tanggap darurat bencana.

Menurut Puan, kondisi ini harus mendapatkan perhatian penuh dari seluruh elemen negara. Bencana yang terjadi telah menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi, kerusakan rumah, sekolah terdampak, serta terputusnya akses jalan nasional.

“Perlu operasi tanggap darurat yang berjalan sigap mulai dari evakuasi warga, pencarian dan penyelamatan (SAR), hingga percepatan penyaluran bantuan bagi daerah yang terisolasi,” kata Puan, Jumat (28/11/2025).

Puan menekankan bahwa korban tidak boleh dibiarkan menunggu bantuan dalam waktu lama. Ia meminta seluruh institusi terkait memastikan distribusi logistik, layanan kesehatan, air bersih, dan perlindungan bagi kelompok rentan berjalan lancar tanpa hambatan.

“Kecepatan respons sangat menentukan keselamatan warga dan mencegah keadaan menjadi lebih buruk,” tegasnya.

Mantan Menko PMK itu juga menyoroti terputusnya jalan nasional dan provinsi di sejumlah titik yang menghambat proses penyaluran bantuan. Ia meminta pemerintah untuk mempercepat pembukaan akses tersebut.

“Karena pemulihan jalan dan jembatan bukan sekadar urusan infrastruktur, tetapi menyangkut akses pendidikan, aktivitas ekonomi harian warga, distribusi pangan, hingga mobilitas tenaga kesehatan di saat krisis,” ujarnya.

Puan menilai rangkaian bencana yang berulang menunjukkan perlunya perubahan pola penanganan. Ia menegaskan mitigasi tidak boleh dilakukan secara insidental. Pemerintah diminta mempercepat normalisasi sungai prioritas, memperkuat tanggul dan kanal penahan banjir, merehabilitasi hulu daerah aliran sungai (DAS), serta membangun sistem peringatan dini berbasis desa.

Selain itu, tata ruang harus dipatuhi agar tidak terjadi pembangunan di kawasan rawan bencana. “Pencegahan harus menjadi prioritas, bukan hanya penanganan setelah bencana. Tanpa langkah menyeluruh, kejadian seperti ini akan terus berulang,” ucapnya.

Puan juga mengimbau seluruh anggota DPR RI di daerah pemilihan (dapil) terdampak untuk segera turun ke lapangan. Ia menginstruksikan agar para anggota dewan memantau kondisi warga, membantu percepatan penyaluran bantuan, dan berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah, BPBD, TNI-Polri, serta relawan.

“Wakil rakyat harus hadir bersama rakyatnya ketika situasi paling membutuhkan. Kehadiran langsung sangat penting untuk memastikan seluruh proses tanggap darurat berjalan efektif dan tidak ada warga yang terlewatkan,” tutur cucu Bung Karno tersebut.

Lebih lanjut, Puan menyampaikan bahwa DPR RI akan mengawal langkah pemerintah dari tahap tanggap darurat hingga pemulihan. Menurutnya, keselamatan masyarakat merupakan mandat tertinggi negara.

“Tidak boleh ada satu pun warga yang merasa ditinggalkan. Negara harus hadir sepenuhnya,” tutup Puan.

Dikutip dari metrotvnews.com