Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partainya tengah mengkaji usulan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kajian dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta prinsip-prinsip konstitusi.
“PDI Perjuangan terus melakukan kajian-kajian. Pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat,” ujar Hasto di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/12).
Hasto menjelaskan bahwa kajian tersebut dilakukan guna memastikan sistem pemilihan kepala daerah, baik melalui pemilu langsung maupun lewat DPRD, benar-benar memberi manfaat bagi penguatan demokrasi dan legitimasi kepemimpinan di daerah.
Ia menekankan bahwa terlepas dari sistem yang digunakan, pemimpin daerah harus mampu mengambil keputusan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Yang terpenting adalah pemimpin kepala-kepala daerah memang mampu menghasilkan keputusan politik di dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan berbagai bentuk ketidakadilan,” tuturnya.
PDIP juga disebut akan memperhatikan amanat konstitusi yang menekankan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis melalui pemilu yang jujur dan adil. Menurut Hasto, sistem pemilihan langsung sebelumnya dipilih karena jabatan lima tahunan kepala daerah memerlukan legitimasi kuat dari rakyat.
Meski begitu, Hasto mengaku memahami alasan munculnya usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Usulan yang pertama kali disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia itu dipertimbangkan sebagai upaya menekan besarnya biaya politik dalam pemilu langsung.
“Kami juga menangkap apa yang disampaikan Presiden Prabowo akibat pemilihan secara langsung itu menimbulkan beban biaya yang begitu besar, yang menyebabkan banyak kepala daerah terjebak dalam persoalan korupsi,” kata Hasto.
Terkait sikap resmi, Hasto menyampaikan bahwa PDIP akan membahas lebih lanjut dalam rapat kerja nasional pada awal tahun depan.
Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar kepala daerah kembali dipilih melalui DPRD guna mengurangi kompleksitas Pilkada. Usulan tersebut kemudian mendapat respons positif dari Presiden Prabowo Subianto yang menilai demokrasi harus mampu menekan tingginya ongkos politik.
Dikutip dari cnnindonesia.com
