Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 19 Juni 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco usai menemui ribuan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi dan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada lembaga legislatif. Menurutnya, berbagai masukan dan aspirasi yang ditujukan kepada DPR telah diterima dan akan segera diproses lebih lanjut.
“Tadi, beberapa aspirasi yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, kami juga sudah sampaikan. Dan insyaallah kita akan lanjutkan dan kita akan tindaklanjuti,” ujar Dasco.
Di hadapan massa aksi, Dasco juga memaparkan hasil audiensi antara pimpinan DPR RI dan perwakilan mahasiswa yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan, termasuk tata kelola sektor minyak dan gas bumi (migas).
Dasco menjelaskan bahwa DPR telah melakukan komunikasi langsung dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi terkait berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa mengenai pengelolaan sektor energi nasional.
Selain isu migas, pembahasan juga mencakup evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Dasco, hasil penyisiran dan evaluasi terhadap program tersebut menunjukkan adanya potensi efisiensi anggaran yang cukup besar.
“Ke depan ada penghematan sekitar Rp70 triliun dari proses yang tidak efektif. Nah ini sudah disampaikan,” kata Dasco.
Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa DPR berkomitmen untuk menampung seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Seluruh tuntutan yang menjadi kewenangan pemerintah akan segera dikomunikasikan kepada pihak terkait agar memperoleh tindak lanjut yang diperlukan.
“Terkait dengan tuntutan-tuntutan yang lainnya, kami akan secepatnya komunikasikan dan tindak lanjuti, sampaikan dengan pemerintah,” tegasnya.
Dasco berharap dialog antara mahasiswa dan DPR dapat menjadi sarana yang konstruktif dalam menyampaikan aspirasi publik. Menurutnya, komunikasi yang terbuka antara masyarakat, mahasiswa, parlemen, dan pemerintah merupakan bagian penting dalam memperkuat demokrasi serta mendorong perbaikan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
