Badan Anggaran (Banggar) DPR RI resmi menyetujui pagu indikatif sekaligus usulan tambahan anggaran bagi tujuh Kementerian Koordinator (Kemenko) di Kabinet Merah Putih untuk Tahun Anggaran 2027. Persetujuan tersebut diharapkan dapat mendukung efektivitas dan efisiensi proses birokrasi penganggaran di lingkungan kementerian koordinator.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat kerja Banggar DPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
“Maka atas penambahan itu kita setujui hari ini. Setuju?” kata Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, yang langsung disambut persetujuan seluruh anggota Banggar yang hadir.
Dalam kesempatan itu, Said juga sempat berseloroh terkait cepatnya proses persetujuan usulan tambahan anggaran tersebut.
“Hebatnya Banggar ini, pokoknya belum dibahas, belum disetujui, tambahannya duluan disetujui. Kita ketok dulu ya,” ujarnya.
Tujuh kementerian koordinator yang mendapatkan persetujuan pagu indikatif anggaran meliputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Adapun rincian pagu indikatif anggaran yang disetujui untuk tahun 2027 adalah sebagai berikut:
- Kemenko Perekonomian: Rp664 miliar
- Kemenko Pemberdayaan Masyarakat: Rp620,9 miliar
- Kemenko Pangan: Rp509,3 miliar
- Kemenko Politik dan Keamanan: Rp392,2 miliar
- Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Rp338,8 miliar
- Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Rp304,1 miliar
- Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Rp276,8 miliar
Said menjelaskan bahwa penetapan pagu indikatif tersebut mengacu pada sejumlah indikator makro ekonomi yang menjadi dasar penyusunan anggaran negara. Indikator tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga, harga minyak mentah, lifting minyak bumi, lifting gas bumi, hingga target defisit anggaran.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri para menteri koordinator Kabinet Merah Putih, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Pratikno, serta Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
Persetujuan pagu indikatif ini menjadi langkah awal dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 sekaligus memberikan kepastian perencanaan program dan kebijakan di masing-masing kementerian koordinator.
