Rencana peluncuran Government Technology (GovTech) secara nasional pada Oktober 2026 mendapat dukungan dari Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin. Menurutnya, transformasi digital pemerintahan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan birokrasi yang lebih modern, efisien, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Nurul Arifin mengatakan masyarakat membutuhkan layanan publik yang cepat, sederhana, transparan, dan terintegrasi. Karena itu, pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
“Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang cepat, sederhana, transparan, dan terintegrasi. Teknologi harus menjadi alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan negara kepada rakyat,” kata Nurul Arifin di Jakarta, Rabu.
Ia menilai implementasi GovTech menjadi lompatan penting dalam reformasi birokrasi Indonesia yang selama ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti tumpang tindih data dan layanan publik yang belum terintegrasi secara optimal.
Menurutnya, pemanfaatan AI di lingkungan pemerintahan mampu mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial, memperbaiki perencanaan pembangunan, hingga memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
“AI mampu membantu pemerintah menganalisis data dalam jumlah sangat besar yang selama ini sulit dilakukan secara manual. Dampaknya bukan hanya efisiensi birokrasi, tetapi juga kualitas pengambilan kebijakan menjadi lebih baik karena didukung data yang akurat,” ujarnya.
Meski demikian, Nurul mengingatkan bahwa keberhasilan implementasi GovTech tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi. Menurutnya, kesiapan sumber daya manusia, integrasi data antarlembaga, serta penguatan sistem keamanan siber menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi digital pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa kepercayaan publik harus menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan transformasi digital sehingga tata kelola data dan perlindungan keamanan siber harus diperkuat secara bersamaan.
“Kepercayaan publik menjadi fondasi utama transformasi digital. Karena itu penguatan keamanan siber dan tata kelola data harus berjalan beriringan,” katanya.
Nurul juga menyoroti sejumlah negara yang dinilai berhasil mengembangkan sistem pemerintahan digital. Estonia disebut sebagai pelopor layanan publik berbasis digital, sementara Singapura mengembangkan program Smart Nation yang mengintegrasikan layanan pemerintah melalui identitas digital. Selain itu, Korea Selatan telah memanfaatkan AI dalam administrasi publik, sedangkan Uni Emirat Arab mengembangkan berbagai layanan pemerintahan berbasis kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi.
Namun demikian, ia menegaskan Indonesia tidak perlu meniru sepenuhnya model negara lain. Menurutnya, pengembangan GovTech harus disesuaikan dengan kebutuhan nasional, karakter masyarakat, serta kondisi geografis Indonesia agar implementasinya lebih efektif.
Sebelumnya, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan GovTech secara nasional pada Oktober 2026.
Saat ini, proyek percontohan GovTech telah diterapkan di 43 kabupaten dan kota. Pemerintah menargetkan laporan hasil pelaksanaan proyek percontohan tersebut dapat diterima pada akhir Juli 2026 sebagai bahan evaluasi sebelum implementasi secara nasional.
