Blora, XX Juli 2026 – Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi evaluasi dan optimalisasi pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) bersama Pemerintah Kabupaten Blora sebagai upaya memperkuat sinergi antarinstansi dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor serta mengoptimalkan penerimaan daerah. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Blora, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, Kepala Cabang Jasa Raharja Pati yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Utama Jasa Raharja Jawa Tengah, Kepala UPPD Kabupaten Blora, serta unsur Tim Pembina Samsat Kabupaten Blora. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2026 yang bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung optimalisasi penerimaan PKB dan SWDKLLJ melalui digitalisasi pelayanan, penguatan Program Samsat Budiman, serta peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban administrasi kendaraan bermotor.
Dalam rapat koordinasi tersebut, para peserta membahas berbagai strategi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kesamsatan, khususnya melalui optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Sengkuyung Mobile dan perluasan jaringan pelayanan Samsat Budiman berbasis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan pembayaran pajak kendaraan yang lebih mudah dijangkau masyarakat hingga ke wilayah pedesaan sekaligus meningkatkan kualitas pendataan potensi kendaraan yang masih menunggak.
Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Masrofi, S.Sos., M.Si., dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Tim Pembina Samsat, serta pemerintah desa dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran PKB. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci untuk menghadirkan layanan yang semakin dekat dengan masyarakat sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Muhammad Masrofi juga menyampaikan bahwa realisasi penerimaan PKB pada tahun 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai teladan dalam kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu, keberadaan BUMDes sebagai mitra Samsat Budiman dinilai mampu memperluas jangkauan pelayanan hingga ke tingkat desa sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kendala akses dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Masrofi berharap sinergi yang telah terbangun dapat diperkuat hingga tingkat desa bahkan RT dan RW melalui pemanfaatan aplikasi Sengkuyung Mobile dan pelayanan Samsat Budiman. Dengan demikian, proses pendataan, monitoring, serta edukasi kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga mampu meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran PKB di Kabupaten Blora.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kantor Wilayah Utama PT Jasa Raharja Jawa Tengah, Triadi, S.H., M.H., QCRO., melalui Kepala Cabang Jasa Raharja Pati, Krisnoadi Kusumo Nugroho, menyampaikan bahwa setiap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor juga mencakup Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Oleh karena itu, meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB dan SWDKLLJ tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga menjamin keberlangsungan pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas beserta ahli warisnya.
Sementara itu, Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., menyampaikan dukungan penuh terhadap program optimalisasi pelayanan yang diinisiasi oleh Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, integrasi pengelolaan PKB dengan sektor pajak daerah lainnya, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), merupakan langkah strategis untuk memperkuat basis penerimaan daerah melalui pemanfaatan sistem digital yang terintegrasi.Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Blora, Tim Pembina Samsat, dan seluruh pemangku kepentingan dapat semakin kuat dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran PKB dan SWDKLLJ. Pemanfaatan teknologi digital, penguatan jaringan Samsat Budiman, serta kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu mendukung optimalisasi pendapatan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan administrasi kendaraan bermotor yang lebih tertib, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Blora.
