Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ekonomi Indonesia terus tumbuh di atas 5 persen. Berdasarkan laporan pemerintah, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,45 persen dan ditopang oleh kinerja investasi serta penguatan sektor produktif.
“Ekonomi dan stabilitas sektor riil, ini ekonomi kita terus tumbuh di atas 5 persen, yaitu 5,45 persen. Lebih tinggi dari global rata-rata yang 3 persen dan kita tertinggi di G20, dan juga salah satu yang tertinggi di ASEAN,” ujar Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, seperti dikutip dari keterangan tertulis Sekretariat Presiden, Jumat, 23 Oktober 2026.
Manufaktur dan Perdagangan Terus Menguat
Airlangga optimistis terhadap perkembangan sektor manufaktur. Sejumlah indikator menunjukkan penguatan, salah satunya Purchasing Managers’ Index (PMI) yang kembali berada di atas level 50, yakni mencapai 52,4.
PMI merupakan indikator yang menggambarkan kondisi bisnis dan aktivitas manajer pembelian di sektor manufaktur atau jasa.
Dari sisi perdagangan, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar US$7,25 miliar sepanjang Januari hingga Agustus 2026.
Nilai ekspor pada periode tersebut mencapai US$193,64 miliar atau tumbuh 4,74 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Indonesia berada pada level 118,1.
“Dari segi konsumen positif 118,1, pengangguran sejak 94 ini pengangguran terendah Pak Presiden, 4,65 persen. Rasio gini juga terus membaik 0,368,” ujar Airlangga.
Defisit APBN dan Stabilitas Keuangan Dijaga
Pemerintah, kata Airlangga, terus menjaga disiplin fiskal dan stabilitas sistem keuangan untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat sebesar 1,24 persen dan masih sesuai dengan arah yang direncanakan.
Dari sisi moneter, Airlangga mengapresiasi keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,75 persen.
Sementara itu, imbal hasil surat berharga negara tenor 10 tahun tercatat sebesar 7,21 persen. Kredit perbankan pada Agustus 2026 tumbuh 13,65 persen secara tahunan atau year on year (yoy), meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 13,58 persen.
“Yield daripada surat berharga untuk 10 tahun di 7,21 persen, cadangan devisa masih cukup membiayai 6,5 bulan import, yaitu 146,3 bilion. Dana dari masyarakat 10,94, modal perbankan juga solid Pak Presiden, dan kredit macet 2,11 persen, relatif kecil,” kata Airlangga.
Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Kuartal IV 2026
Airlangga juga melaporkan pelaksanaan stimulus ekonomi kuartal IV 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo. Paket kebijakan tersebut dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi rumah tangga, dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun.
Salah satu programnya berupa bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram per bulan untuk 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp17,54 triliun untuk program tersebut.
Pemerintah juga mendorong program satu orang satu rekening bagi warga berusia di atas 17 tahun dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp1,28 triliun.
Selain itu, pemerintah memberikan subsidi upah sebesar Rp300 ribu selama tiga bulan. Bantuan pada November–Desember akan diberikan kepada 13,3 juta pekerja dengan anggaran Rp11,97 triliun.
“Kemudian bantuan subsidi upah Rp300 ribu untuk 3 bulan. Sekaligus nanti di November-Desember, diberikan kepada 13,3 juta pekerja, anggarannya Rp11,97 triliun,” ujar Airlangga.
Diskon Transportasi Nataru Capai 30 Persen
Pemerintah juga menyiapkan stimulus transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Stimulus tersebut berupa diskon hingga 30 persen dan diperkirakan memberikan manfaat kepada sekitar 6,6 juta masyarakat dengan anggaran sekitar Rp883,4 miliar.
“Kemudian 30 persen juga untuk kapal, kemudian jasa kepelabuhan juga diberikan spesial harga dari ASDP. Kemudian juga PPN ditanggung pemerintah untuk perjalanan udara di dalam negeri,” kata Airlangga.
Program Ekonomi Disiapkan Mulai Januari 2027
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah program lanjutan yang diharapkan mulai berjalan pada Januari 2027. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, mendukung daya beli pekerja, memperluas akses perumahan, dan menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi.
Program magang nasional akan dilanjutkan dengan target 150.000 peserta. Sementara program vokasi nasional juga akan dilanjutkan untuk 300.000 peserta.
Pemerintah juga menyiapkan Pajak Penghasilan (PPh) ditanggung pemerintah bagi pekerja dengan gaji maksimal Rp10 juta yang berlaku di seluruh sektor.
Selain itu, pemerintah akan mengevaluasi kemungkinan peningkatan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang saat ini sebesar Rp54 juta dengan mempertimbangkan inflasi dan upah minimum.
“PPh ditanggung pemerintah untuk pekerja dengan gaji maksimal 10 juta, itu juga untuk seluruh sektor. Evaluasi mengenai peningkatan batas PTKP yang sekarang 54 juta, tentu mempertimbangkan inflasi dan upah minimum,” ujar Airlangga.
Pemerintah Siapkan Insentif Sektor Perumahan dan Perhiasan
Di sektor perumahan, pemerintah merencanakan kelanjutan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah untuk rumah dengan nilai di atas Rp2 miliar hingga maksimal Rp5 miliar.
Pemerintah juga menyiapkan relaksasi iuran untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Jaminan Kematian, tambahan manfaat jaminan ketenagakerjaan, serta dukungan terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi.
Sementara di sektor industri perhiasan, pemerintah membahas penyesuaian standar kadar emas dari 99,99 persen menjadi 99,9 persen sesuai standar industri yang disampaikan dalam laporan.
“Relaksasi iuran dari jaminan kehilangan kerja dan jaminan kematian, kemudian tambahan manfaat jaminan kerja dan KPR bersubsidi dan MBT. Sektor perhiasan, perubahan standar yang sementara ini bebas emas 99,99 persen, ini sebetulnya standar industrinya seharusnya 99,9 persen,” kata Airlangga.
