Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan penyedia jasa transportasi agar tidak memanfaatkan tingginya permintaan selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) dengan menaikkan harga tiket melebihi ketentuan pemerintah. Ia menegaskan kebijakan tersebut dapat membebani masyarakat dan memicu kenaikan harga di sektor lain.
Dalam rapat bersama kepala daerah, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Kantor Kemendagri, Jakarta, Tito menyampaikan bahwa penyedia layanan transportasi harus tetap berpegang pada tarif yang wajar.
“Jangan pakai harga acuan pemerintah tertinggi, itu namanya mau ngambil keuntungan tapi memberatkan rakyat, dan itu akan mengakibatkan terjadinya kenaikan harga pada komoditas lainnya,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip dari Antara, Kamis (11/12).
Pengawasan Transportasi dan Stabilitas Pangan
Tito menyatakan pemerintah telah menyiapkan mekanisme diskon melalui koordinasi lintas sektor. Selain itu, ia meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi periode libur Natal dan Tahun Baru yang biasanya diikuti lonjakan mobilitas masyarakat.
Ia menekankan pentingnya memastikan transportasi darat, laut, dan udara tetap aman dan terkendali. Pemerintah daerah juga diminta menjaga stabilitas harga pangan mengingat kebutuhan masyarakat cenderung meningkat menjelang akhir tahun.
Tito meminta pemda berkoordinasi aktif dengan Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan pelaku usaha setempat untuk memastikan ketersediaan dan distribusi pangan tetap terjaga.
Antisipasi Potensi Bencana Hidrometeorologi
Selain persoalan harga dan mobilitas, Mendagri juga menyoroti potensi bencana hidrometeorologi seperti curah hujan tinggi dan banjir rob yang diprediksi melanda sejumlah daerah. Untuk itu, pemda diminta memastikan kesiapan personel, sarana penunjang, serta sistem peringatan dini.
Tito menegaskan pentingnya kehadiran kepala daerah di wilayah masing-masing selama periode 15 Desember 2025 hingga 15 Januari 2026. Ia meminta perjalanan ke luar negeri ditunda, kecuali untuk penugasan resmi dari Presiden atau kepentingan medis darurat.
Menurutnya, kehadiran pemimpin daerah sangat krusial untuk memastikan penanganan cepat bila terjadi situasi darurat di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat jelang Nataru.
Dikutip dari metrotvnews.com
