Konflik bersenjata antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel dinilai dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat kebijakan elektrifikasi energi. Langkah ini dinilai penting guna mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil yang selama ini masih mendominasi kebutuhan energi nasional.
Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori, mengatakan perang di kawasan Teluk berpotensi mengganggu jalur distribusi energi global, terutama melalui Selat Hormuz yang merupakan salah satu jalur utama pengiriman minyak dunia.
Menurutnya, gangguan pada jalur tersebut dapat berdampak pada pasokan energi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak dan gas.
“Perang di kawasan Teluk berpotensi mengganggu jalur distribusi energi global, terutama melalui Selat Hormuz. Gangguan pada jalur tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap pasokan energi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak dan gas,” ujar Defiyan dalam keterangan tertulis, Rabu, 1 April 2026.
Dampak konflik terhadap ketahanan energi nasional
Defiyan menilai situasi geopolitik tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional, terutama di tengah target swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Selain risiko gangguan pasokan energi, konflik di Timur Tengah juga berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Data menunjukkan alokasi subsidi energi Indonesia terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, subsidi energi tercatat sebesar Rp131,5 triliun, meningkat dari Rp95,7 triliun pada 2020.
Pada 2022, realisasi subsidi energi kembali naik menjadi Rp157,6 triliun dan meningkat menjadi Rp159,6 triliun pada 2023, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk subsidi BBM dan LPG impor.
Sementara pada 2024, alokasi subsidi energi mencapai Rp203,4 triliun, dengan sekitar Rp114 triliun digunakan untuk subsidi BBM dan LPG 3 kilogram.
Pada 2025, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran subsidi energi dan kompensasi dalam APBN menjadi Rp394,3 triliun atau naik 1,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah subsidi BBM dan LPG juga bertambah Rp900 miliar menjadi Rp204,3 triliun.
Dalam Rancangan APBN 2026, pemerintah kembali mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,06 triliun, termasuk Rp105,4 triliun untuk subsidi BBM dan LPG.
Subsidi energi perlu diarahkan ke elektrifikasi
Melihat besarnya alokasi subsidi energi berbasis fosil tersebut, Defiyan menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi kebijakan subsidi. Ia menyarankan sebagian subsidi BBM dan LPG impor dialihkan ke program elektrifikasi energi, termasuk kompor listrik dan kendaraan listrik.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyatakan komitmen untuk mempercepat transisi menuju energi baru dan terbarukan melalui program elektrifikasi nasional. Salah satu langkah strategis yang direncanakan adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas mencapai 100 gigawatt.
Program tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah terpencil serta mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
Defiyan menilai kebijakan elektrifikasi perlu didukung dengan perubahan pola subsidi energi agar tidak hanya menjadi respons sementara terhadap konflik geopolitik global.
Ia juga menyarankan pemerintah memperluas insentif elektrifikasi bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, agar proses transisi energi dapat berjalan lebih cepat.
“Selain itu, pemerintah perlu melakukan proyek percontohan di beberapa wilayah untuk mempercepat migrasi penggunaan energi dari BBM dan LPG menuju listrik. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga penting untuk meningkatkan penerimaan terhadap penggunaan energi listrik,” ujar Defiyan.
Dikutip dari metrotvnews.com
