Komisi IV DPR RI meninjau langsung Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, menyusul viralnya pemberitaan terkait penumpukan kapal nelayan yang dinilai mengkhawatirkan. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi lapangan serta mencari solusi atas persoalan yang terjadi.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek bersama sejumlah anggota Komisi IV melakukan peninjauan didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Dalam kesempatan itu, Titiek menyampaikan bahwa kapasitas Pelabuhan Muara Angke seharusnya hanya menampung sekitar 500 kapal, namun saat ini jumlah kapal yang bersandar mencapai lebih dari 1.500 unit.
Kondisi tersebut menyebabkan kapal-kapal nelayan yang baru kembali dari melaut harus menunggu hingga delapan jam hanya untuk menurunkan hasil tangkapan. Menurut Titiek, situasi ini sangat tidak efisien dan merugikan nelayan dari sisi operasional maupun ekonomi.
Selain itu, kepadatan kapal yang terlalu rapat dinilai berbahaya. Titiek mengingatkan potensi risiko besar apabila terjadi kebakaran pada salah satu kapal, yang dapat dengan cepat menjalar ke kapal lain di sekitarnya. Ia menegaskan kondisi ini harus menjadi perhatian serius pengelola Pelabuhan Muara Angke dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Komisi IV DPR RI juga meminta agar kapal-kapal rusak maupun kapal yang sudah lama tidak beroperasi segera dikeluarkan dari area pelabuhan. Keberadaan kapal mangkrak dinilai mengganggu ruang sandar dan memperparah kepadatan di pelabuhan.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menilai persoalan utama di Pelabuhan Muara Angke tidak hanya soal keterbatasan kapasitas, tetapi juga lemahnya manajemen pengelolaan. Menurutnya, tata kelola pelabuhan masih perlu banyak pembenahan agar aktivitas nelayan dapat berjalan lebih lancar dan aman.
Trenggono menambahkan, pembenahan tersebut tidak terlepas dari peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Perikanan. Ia memastikan koordinasi lintas instansi akan segera dilakukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Pelabuhan Muara Angke.
Dalam waktu dekat, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengumpulkan seluruh pemilik kapal untuk duduk bersama mencari solusi terbaik. Ia menegaskan bahwa persoalan di Pelabuhan Muara Angke menjadi perhatian serius karena ribuan orang menggantungkan hidup dan bekerja di kawasan tersebut, sehingga kelancaran operasional kapal nelayan harus menjadi prioritas.
Dikutip dari metrotvnews.com
