Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan anggaran penanganan bencana, termasuk untuk pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra, telah tersedia dan mencukupi. Pemerintah memastikan tidak akan mengalihkan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kebutuhan tersebut.
Purbaya menyampaikan pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran penanganan bencana sebesar Rp60 triliun. Dana tersebut dinilai cukup untuk membiayai pemulihan wilayah terdampak bencana tanpa harus mengganggu program prioritas lainnya.
“Uangnya sudah cukup Rp60 triliun kita sediakan,” kata Purbaya saat merespons permintaan sejumlah anggota DPR RI terkait usulan pengalihan anggaran MBG, dikutip dari Antara, Kamis, 25 Desember 2025.
Kebutuhan Pemulihan Sumatra Capai Rp51 Triliun
Purbaya menjelaskan kebutuhan riil yang diajukan pemerintah daerah untuk pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara saat ini mencapai sekitar Rp51 triliun. Dengan demikian, kebutuhan tersebut masih dapat ditutup dari anggaran penanganan bencana yang telah disiapkan pemerintah.
Dengan ketersediaan anggaran tersebut, pemerintah tetap berkomitmen menjalankan Program Makan Bergizi Gratis sesuai rencana awal. Purbaya menegaskan tidak ada kebijakan untuk memindahkan atau mengganggu alokasi anggaran MBG.
“Jadi cukup, jadi kami tidak akan mengganggu program MBG-nya,” tegasnya.
Usulan DPR soal Pengalihan Anggaran MBG
Sebelumnya, sejumlah anggota DPR RI mengusulkan pengalihan sebagian anggaran Program Makan Bergizi Gratis untuk mempercepat penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai pendistribusian MBG selama masa libur sekolah berpotensi tidak efektif. Menurutnya, anggaran tersebut dinilai lebih mendesak untuk dialokasikan pada pemulihan gizi para pengungsi serta perbaikan fasilitas kesehatan di daerah terdampak bencana.
Respons BGN soal Program MBG
Menanggapi usulan tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa keputusan perubahan peruntukan anggaran merupakan kewenangan penuh Presiden dan Kementerian Keuangan.
Meski terdapat dorongan pengalihan dana untuk kondisi darurat, BGN saat ini tetap menjalankan skema Program Makan Bergizi Gratis selama masa libur sekolah. Program tersebut dilakukan dengan mengirimkan paket makanan langsung ke rumah siswa guna memastikan target serapan anggaran tetap terpenuhi sesuai dengan perencanaan awal pemerintah.
Dikutip dari metrotvnews.com
