Tim Pengawas Haji DPR RI meminta seluruh pihak mewaspadai berbagai situasi tidak terduga di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) menjelang fase puncak ibadah haji 1447 Hijriah.
Ketua Timwas Haji DPR RI 2026, Cucun Ahmad Syamsurijal mengingatkan seluruh petugas haji untuk meningkatkan kesiapsiagaan mengingat jutaan jamaah dari berbagai negara akan memadati kawasan Armuzna.
“Kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai dan mudah-mudahan puncaknya nanti di Arafah ini karena hal-hal yang tidak terduga itu pasti saja karena beribu orang, bukan masyarakat kita saja,” kata Cucun usai rapat dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi di Makkah, Minggu 24 Mei 2026.
Timwas DPR Apresiasi Kesiapan Petugas Haji
Timwas Haji DPR menilai kesiapan petugas haji tahun ini semakin profesional, terutama dalam melakukan pengecekan fasilitas jamaah.
Pengawasan dilakukan mulai dari kapasitas tenda hingga kelayakan tempat istirahat jamaah di kawasan Armuzna.
“Mudah-mudahan, mohon doanya dari semuanya agar semuanya berjalan lancar, tidak ada suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua jamaah haji bisa selamat, dan semuanya diterima amal ibadahnya,” ujar Cucun.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kondisi di lapangan saat puncak ibadah haji tetap harus diantisipasi secara maksimal karena dinamika jutaan jamaah sangat sulit diprediksi.
Pengawasan Haji Masuk Tahap Makkah
Cucun menjelaskan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dibagi dalam dua tahap.
Tahap pertama di Madinah telah selesai dilaksanakan dan kini pengawasan memasuki tahap di Makkah.
Ia mengapresiasi penyelenggaraan haji perdana oleh Kementerian Haji Arab Saudi yang dinilai berjalan cukup baik.
“Kita apresiasi penyelenggaraan haji yang cukup luar biasa. Ini adalah pencapaian perdana Kementerian Haji menyelenggarakan haji di tahun ini, kita sangat apresiasi,” katanya.
DPR Soroti Kelayakan Tenda dan Pemondokan
Meski secara umum berjalan baik, Timwas DPR masih mencatat sejumlah evaluasi terkait fasilitas jamaah, terutama menyangkut kelayakan pemondokan dan kapasitas tenda.
Menurut Cucun, saat ini pengawasan terhadap syarikah atau perusahaan penyedia layanan haji dilakukan lebih ketat untuk mencegah manipulasi kapasitas tenda.
“Dulu kita kadang-kadang dibilang oleh pemilik tenda syarikah isinya 100, padahal cuma 50. Sekarang betul-betul dicek secara ketat,” ujarnya.
Timwas juga mengapresiasi dedikasi petugas yang melakukan pengecekan fasilitas secara detail, termasuk memeriksa ketersediaan kasur bagi jamaah satu per satu.
DPR Akan Evaluasi Biaya Penyelenggaraan Haji
Ke depan, DPR RI berkomitmen melakukan penghitungan ulang terhadap komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji.
Langkah tersebut dilakukan agar kualitas pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia dapat terus meningkat setiap tahunnya.
