Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, meminta Badan Standardisasi Nasional memberikan perhatian lebih besar terhadap peningkatan kualitas dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna memperkuat daya saing industri nasional.
Permintaan tersebut disampaikan Chusnunia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BSN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). Menurutnya, alokasi anggaran yang dimiliki BSN harus mampu memberikan dampak nyata bagi dunia usaha, khususnya sektor UMKM.
“Komisi VII perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan tidak hanya menghasilkan dokumen standar, sertifikat, atau akreditasi, melainkan benar-benar meningkatkan daya saing industri nasional, memperkuat UMKM, melindungi konsumen, dan mendorong ekspor Indonesia,” kata Chusnunia.
Politisi yang akrab disapa Nunik itu menilai paparan rencana anggaran BSN masih didominasi oleh belanja yang berorientasi pada dukungan manajemen dan operasional internal. Padahal, menurutnya, porsi anggaran yang lebih besar seharusnya diarahkan untuk program-program yang berdampak langsung terhadap pelaku industri dan UMKM.
“Kita justru ingin melihat roadmap BSN untuk meningkatkan proporsi anggaran yang langsung berdampak pada industri dan UMKM, karena amat sulit melihat target peningkatan daya saing nasional dapat dicapai jika porsi terbesar masih untuk belanja pegawai dan operasional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Chusnunia menegaskan keberhasilan BSN tidak semata-mata diukur dari jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diterbitkan. Yang lebih penting, menurutnya, adalah sejauh mana standar tersebut mampu meningkatkan kualitas produk nasional dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia.
Ia mendorong BSN untuk terus memperluas akses pelaku UMKM terhadap sertifikasi dan standardisasi sehingga produk-produk lokal dapat naik kelas dan mampu bersaing di pasar internasional.
Menurut Chusnunia, UMKM harus menjadi pelaku utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperoleh manfaat langsung dari perkembangan tersebut. Karena itu, dukungan kebijakan yang tepat, ekosistem usaha yang sehat, serta penguatan kapasitas pelaku UMKM menjadi faktor penting untuk mendorong kemajuan sektor tersebut.
“Kita ingin para pelaku UMKM menjadi pelaku utama sekaligus pihak yang menikmati hasil pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, ekosistem yang sehat, dan semangat kewirausahaan yang terus tumbuh, UMKM diyakini mampu menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan Indonesia yang lebih berdaya dan sejahtera,” tuturnya.
Dorongan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas produk dalam negeri, memperluas pasar ekspor, serta memperkuat kontribusi UMKM sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional.
