Wonogiri– Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Tengah melanjutkan agenda roadshow koordinasi strategis melalui kegiatan evaluasi dan optimalisasi pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) bersama Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Pertemuan strategis ini dihadiri oleh Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, jajaran Tim Pembina Samsat, Pemerintah Kabupaten Wonogiri, serta para pemangku kepentingan terkait sebagai bentuk penguatan sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2026 yang bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, mengoptimalkan penuntasan potensi piutang PKB dan Opsen PKB, memperkuat implementasi aplikasi Sengkuyung Mobile, serta meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam memperluas akses pelayanan Samsat hingga ke tingkat desa.
Dalam pertemuan tersebut, fokus pembahasan diarahkan pada strategi percepatan penuntasan potensi piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB melalui pemanfaatan aplikasi Sengkuyung Mobile sebagai sarana pendataan, pemetaan, dan monitoring wajib pajak secara digital. Selain itu, penguatan kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui Program Samsat Budiman (Samsat Badan Usaha Digital Mandiri) juga menjadi salah satu strategi utama dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pedesaan dan jauh dari kantor Samsat induk.
Melalui integrasi layanan berbasis digital tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara lebih cepat, mudah, dan efisien. Kehadiran Samsat Budiman di tingkat desa juga diharapkan mampu memperluas jangkauan pelayanan sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor.
Dalam arahannya, Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Masrofi, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa keberhasilan optimalisasi penerimaan daerah memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Kepolisian, Jasa Raharja, pemerintah desa, hingga seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, penguatan kolaborasi lintas sektor merupakan kunci dalam memperluas akses pembayaran PKB maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui BUMDes sehingga pelayanan dapat menjangkau masyarakat hingga pelosok desa.
Muhammad Masrofi juga menekankan bahwa peningkatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor harus menjadi perhatian bersama. Selain masyarakat umum, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga diharapkan mampu menjadi teladan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan dukungan Program Samsat Budiman, pelayanan diharapkan mampu menjangkau hingga tingkat desa bahkan RT/RW sehingga kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor terus meningkat.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Utama PT Jasa Raharja Jawa Tengah, Triadi, S.H., M.H., QCRO, melalui Kepala Cabang Jasa Raharja Sukoharjo, Arvian Riza Yudhawan, menyampaikan bahwa setiap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga memuat komponen Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja sebagai bentuk perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas.
Sementara itu, Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno, menyampaikan dukungan penuh terhadap penguatan sistem pelayanan berbasis digital melalui implementasi aplikasi Sengkuyung Mobile dan pengembangan Program Samsat Budiman. Menurutnya, penyelarasan pengelolaan PKB dan PBB merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola perpajakan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Wonogiri optimistis bahwa melalui sinergi yang semakin erat antara pemerintah daerah, Tim Pembina Samsat, Kepolisian, Jasa Raharja, serta pemerintah desa, pemetaan wajib pajak akan semakin akurat, pelayanan kepada masyarakat semakin mudah diakses, dan tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor maupun SWDKLLJ akan terus meningkat. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang semakin efektif, transparan, dan berkelanjutan.
