Semarang – PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Wilayah Utama Jawa Tengah bersama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan sejumlah pemangku kepentingan transportasi mengikuti rapat koordinasi keselamatan lalu lintas yang berlangsung pada 5–7 November 2026 di RM Cikal Gading, Tuntang, Kabupaten Semarang.
Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan Koperasi MOS, Koperasi Kopjatrans, pengelola layanan Trans Jateng, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Jasa Raharja Kantor Wilayah Utama Jawa Tengah, serta Jasa Raharja Ungaran. Rapat koordinasi ini menjadi forum pembahasan kesiapan operasional armada dan pemenuhan aspek keselamatan dalam penyelenggaraan layanan Trans Jateng, khususnya Koridor Bawen–Semarang.
Salah satu pembahasan utama dalam rapat tersebut adalah kesiapan armada bus yang memenuhi standar emisi Euro 4 untuk mendukung operasional layanan Trans Jateng Koridor Bawen–Semarang. Kesiapan armada menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan angkutan umum, baik dari sisi kelayakan kendaraan maupun dukungan terhadap pelayanan transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat.
Selain kesiapan armada, rapat koordinasi juga membahas pemenuhan perlindungan dasar bagi penumpang angkutan umum melalui Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU) yang dikelola Jasa Raharja. Pemenuhan kewajiban IWKBU menjadi bagian penting dalam memastikan penumpang angkutan umum memperoleh perlindungan apabila mengalami kecelakaan selama menggunakan layanan transportasi umum, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964.
Melalui rapat koordinasi ini, Jasa Raharja bersama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan para pemangku kepentingan transportasi mendorong kesiapan operasional armada serta pemenuhan kewajiban perlindungan penumpang. Koordinasi tersebut diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan layanan Trans Jateng Koridor Bawen–Semarang yang mengutamakan keselamatan, kelayakan armada, dan perlindungan bagi pengguna jasa.
Jasa Raharja terus berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, operator angkutan umum, dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan aspek perlindungan dasar bagi penumpang terpenuhi serta mendukung terwujudnya transportasi umum yang aman dan berkeselamatan.
