Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji menyatakan dukungan penuh kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindak tegas aksi begal dan berbagai bentuk kriminalitas jalanan yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.
Menurut Sarmuji, aparat penegak hukum harus menunjukkan kehadiran negara melalui langkah penindakan yang cepat, terukur, dan tidak memberi ruang bagi kelompok kriminal berkembang di tengah masyarakat.
“Polri harus menindak tegas premanisme dan begal yang mengganggu masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa hukum kalah oleh kelompok-kelompok kriminal yang membuat warga takut beraktivitas dan mencari nafkah,” kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Begal Dinilai Ganggu Keamanan dan Ekonomi Rakyat
Sarmuji menilai aksi begal bukan sekadar tindak kriminal biasa karena berdampak langsung terhadap rasa aman masyarakat, terutama bagi warga yang beraktivitas pada malam hingga dini hari.
Ia menegaskan bahwa meningkatnya kriminalitas jalanan dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.
“Ketika masyarakat mulai takut keluar rumah atau bepergian karena ancaman begal, maka yang terganggu bukan hanya keamanan, tetapi juga aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial warga,” ujarnya.
Menurutnya, pedagang kecil, pengemudi ojek, kurir, hingga pelaku UMKM menjadi kelompok yang paling terdampak akibat maraknya aksi kriminal jalanan dan premanisme.
Minta Patroli dan Pencegahan Diperkuat
Sarmuji meminta aparat kepolisian meningkatkan patroli rutin dan operasi pencegahan di sejumlah titik rawan kejahatan, seperti jalur sepi, kawasan pinggiran kota, akses industri, dan jalan penghubung antardaerah.
Ia menekankan bahwa langkah preventif harus diperkuat agar masyarakat merasa terlindungi sebelum terjadi tindak kejahatan.
“Jangan sampai penanganan baru dilakukan setelah ada korban,” tegasnya.
Selain penindakan, Sarmuji juga meminta aparat melakukan pemetaan terhadap kelompok kriminal serta jaringan penadah hasil kejahatan yang menjadi bagian dari mata rantai kriminalitas jalanan.
Soroti Pentingnya Teknologi dan Fasilitas Keamanan
Politikus Partai Golkar itu menilai penguatan keamanan tidak cukup hanya mengandalkan patroli konvensional. Pemerintah daerah dan aparat keamanan juga perlu memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi.
Ia mendorong peningkatan fasilitas keamanan publik seperti:
- lampu penerangan jalan,
- kamera pengawas atau CCTV,
- serta pengawasan lingkungan berbasis masyarakat.
“Banyak kasus begal terjadi di lokasi minim penerangan dan pengawasan. Pemerintah daerah perlu lebih serius memperbaiki fasilitas keamanan publik,” kata Sarmuji.
Negara Harus Hadir Lindungi Masyarakat
Sarmuji menegaskan negara tidak boleh kalah dari pelaku kriminal jalanan maupun praktik premanisme berkedok pungutan liar dan intimidasi yang merugikan masyarakat serta pelaku usaha kecil.
Menurutnya, penegakan hukum harus memberikan efek jera agar masyarakat dapat bekerja dan mencari nafkah dengan aman tanpa rasa takut.
“Negara harus memastikan masyarakat kecil bisa bekerja dan mencari nafkah dengan aman tanpa intimidasi maupun ancaman kriminal,” ujarnya.
