Mataram – Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung keselamatan berlalu lintas di wilayah Nusa Tenggara Barat, Jasa Raharja Kanwil NTB menghadiri undangan Rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FKLL) yang bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTB, pada hari Selasa (03/11/2026). Rapat ini menjadi sarana koordinasi lintas instansi dalam membahas berbagai persoalan transportasi dan keselamatan jalan, salah satunya terkait keberadaan serta operasional kendaraan odong-odong di tengah masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada fenomena penggunaan odong-odong sebagai sarana transportasi masyarakat, khususnya untuk kegiatan rekreasi dan hiburan. Keberadaan kendaraan ini menjadi perhatian bersama mengingat penggunaannya yang semakin mudah dijumpai di sejumlah wilayah, sehingga diperlukan perhatian dari berbagai pihak terkait aspek keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.
Selain itu, rapat turut membahas potensi risiko kecelakaan yang dapat ditimbulkan dari operasional odong-odong, terutama apabila kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan guna menghindari risiko yang dapat membahayakan pengemudi maupun penumpang.
Melalui forum FKLL, masing-masing instansi dan stakeholder terkait menyampaikan pandangan serta masukan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan langkah bersama dalam menyikapi operasional odong-odong, termasuk dari sisi pengawasan, penertiban, dan edukasi kepada masyarakat.
Jasa Raharja Kanwil NTB turut mendukung upaya peningkatan keselamatan transportasi melalui sinergi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait. Partisipasi ini merupakan bagian dari komitmen Jasa Raharja dalam mendorong terciptanya lalu lintas yang aman dan tertib serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam berkendara.
Melalui pelaksanaan rapat FKLL ini, diharapkan terbangun koordinasi dan kesamaan langkah antarinstansi dalam menangani persoalan operasional odong-odong di wilayah NTB. Dengan adanya kolaborasi lintas sektor, upaya pengawasan dan pencegahan risiko kecelakaan dapat berjalan lebih optimal demi mewujudkan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan.
