Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kesiapannya menghadapi berbagai bentuk perlawanan dari kelompok-kelompok yang terlibat dalam praktik korupsi, penyelundupan, dan aktivitas ekonomi ilegal yang dinilai menghambat transformasi ekonomi nasional serta melemahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026).
“Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan, mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyelundupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal,” kata Prabowo.
Presiden menilai perlawanan tersebut berpotensi datang dari pihak-pihak yang tidak memiliki kepedulian terhadap kepentingan bangsa dan negara. Bahkan, menurutnya, terdapat kelompok yang terus berupaya melemahkan persatuan dan kedaulatan Indonesia.
“Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka yang tidak cinta tanah air bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar kita harus berani ambil keputusan yang benar walaupun sulit, kita harus berani membela rakyat kita,” tegasnya.
Dalam amanatnya, Prabowo menekankan bahwa keberanian mengambil keputusan yang benar merupakan tanggung jawab pemimpin dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, ia menyatakan tidak ingin mewariskan kenyamanan jangka pendek yang justru mengorbankan masa depan generasi mendatang.
Presiden juga menyoroti persoalan struktural yang selama ini membayangi perekonomian nasional. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa dekade terakhir belum sepenuhnya memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Prabowo menilai kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah selama ini belum menghasilkan nilai tambah optimal bagi rakyat. Sebaliknya, sebagian besar manfaat ekonomi justru dinikmati oleh pihak di luar negeri.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah saat ini menjalankan transformasi ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sejumlah langkah strategis telah disiapkan guna memperkuat kemandirian ekonomi nasional dan mencegah kebocoran sumber daya negara.
Beberapa program yang menjadi fokus pemerintah antara lain penerapan ekspor sumber daya alam melalui sistem satu pintu, pengembangan industri hilirisasi, serta penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui program ketahanan pangan, pengembangan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta pelaksanaan program makan bergizi gratis bagi masyarakat.
Prabowo meyakini bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila secara konsisten di bidang politik, hukum, budaya, dan ekonomi akan menjadi fondasi penting untuk menjaga persatuan bangsa sekaligus mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga panduan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial dan kemakmuran bersama.
