Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri secara terbuka memperlihatkan alat sadap yang digunakan untuk memantau Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan jajaran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Sahroni menilai publik berhak mengetahui bentuk dan kemampuan teknologi penyadapan yang dimiliki Polri. Ia juga meminta kepolisian memastikan perangkat penyadapan legal tidak disalahgunakan untuk memantau presiden, tokoh politik, kementerian, lembaga, hingga aktivis.
Politikus Partai NasDem itu turut menyoroti dugaan adanya motif politik di balik praktik penyadapan ilegal. Sahroni menduga tindakan tersebut dilakukan secara terorganisasi oleh sindikat internal sebagai bagian dari manuver politik berskala besar.
Ia menegaskan penyalahgunaan alat negara untuk kepentingan konspirasi politik, terlebih jika bertujuan melakukan makar, merupakan ancaman serius bagi negara.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan Polri akan menyerap berbagai pandangan anggota Komisi III DPR. Ia menyebut pengungkapan perkara penyadapan membutuhkan analisis intelijen dan proses penyidikan yang terarah.
Suyudi memastikan sejumlah penyidik telah ditugaskan untuk menelusuri informasi serta mengungkap dugaan tindak pidana tersebut. Ia juga meminta dukungan DPR agar proses penanganan perkara dapat berjalan dengan baik.
