Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera memetakan penyebab fenomena sekolah yang kekurangan murid di sejumlah daerah sebelum menentukan langkah penanganan. Menurutnya, identifikasi masalah menjadi kunci agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi di masing-masing wilayah.
Puan menilai pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu apakah fenomena tersebut merupakan gejala yang terjadi secara nasional atau hanya kasus yang muncul di daerah-daerah tertentu.
“Apakah memang ini merupakan gejala umum yang terjadi secara nasional, atau memang hanya berupa kasuistik di beberapa daerah. Mengidentifikasi masalah diperlukan agar penanganannya sesuai dengan apa yang terjadi,” kata Puan, Rabu (15/7/2026).
Menurut Puan, terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan sekolah mengalami kekurangan murid. Di antaranya penurunan jumlah anak usia sekolah, perpindahan penduduk, distribusi sekolah yang tidak lagi sejalan dengan perkembangan kawasan permukiman, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan sekolah negeri.
Karena memiliki penyebab yang beragam, ia menegaskan pemerintah tidak dapat menerapkan satu kebijakan yang sama untuk seluruh daerah. Penanganan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah agar hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan tetap terjamin.
“Jika memang hanya kasuistis, pendekatannya bisa lebih khusus sesuai dengan kriteria setiap daerah,” ujar Puan.
Dorong Peta Nasional Pendidikan
Puan juga mendorong pemerintah segera menyusun peta nasional kebutuhan satuan pendidikan yang berbasis desa dan kecamatan. Menurutnya, pemetaan tersebut harus mengintegrasikan berbagai indikator penting.
Beberapa di antaranya meliputi jumlah anak usia sekolah, tren angka kelahiran, perkembangan kawasan permukiman, kapasitas sekolah, jarak tempuh siswa, kondisi geografis, hingga proyeksi pertumbuhan penduduk untuk sedikitnya 10 tahun ke depan.
Data tersebut dinilai penting sebagai dasar dalam menentukan kebijakan terhadap setiap sekolah, apakah perlu direvitalisasi, dikembangkan menjadi sekolah rujukan, digabungkan dengan sekolah lain, atau tetap dipertahankan karena memiliki peran strategis dalam menjamin akses pendidikan masyarakat.
Puan juga mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi di sektor pendidikan tidak boleh mengurangi hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak.
Menurutnya, apabila penggabungan sekolah menjadi salah satu solusi, pemerintah harus terlebih dahulu memastikan tersedianya transportasi sekolah yang aman dan memadai bagi para siswa.
“Kebijakan efisiensi tidak boleh mengorbankan hak anak. Apabila penggabungan sekolah dinilai menjadi pilihan, pemerintah wajib lebih dahulu memastikan adanya transportasi sekolah yang aman,” tegas Puan.
