Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 berlangsung sangat spesial dibandingkan agenda paripurna biasanya. Hal tersebut karena Presiden Prabowo Subianto hadir langsung untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Pernyataan itu disampaikan Puan dalam sidang paripurna di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
“Rapat Paripurna pada hari ini sangat spesial, karena dihadiri secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia yang akan menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027,” ujar Puan.
KEM-PPKF 2027 Jadi Fondasi Penyusunan APBN
Puan menjelaskan KEM-PPKF Tahun Anggaran 2027 merupakan rancangan awal yang sangat penting sebagai dasar penyusunan APBN 2027.
Dokumen tersebut memuat arah kebijakan ekonomi makro sekaligus strategi pengelolaan anggaran negara untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa mendatang.
Menurutnya, KEM-PPKF tidak hanya berbicara mengenai postur pendapatan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas fiskal nasional.
“KEM PPKF Tahun Anggaran 2027 juga memiliki peran yang strategis karena bukan saja terkait rancang bangun postur APBN yang sehat dan berkelanjutan,” kata Puan.
Ia menambahkan dokumen fiskal tersebut juga disusun untuk mengantisipasi berbagai risiko ekonomi yang dapat muncul baik dari dalam negeri maupun faktor eksternal global.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menegaskan pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi secara angka, melainkan pertumbuhan yang berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurut Puan, pertumbuhan ekonomi nasional harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan rakyat, serta menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial.
“Pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, memperkuat daya saing, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.
Beri Sinyal Positif ke Investor dan Pelaku Pasar
Puan juga menilai asumsi makro dan arah fiskal dalam KEM-PPKF 2027 akan menjadi sinyal penting bagi investor, dunia usaha, pemerintah daerah, hingga pelaku pasar.
Dokumen tersebut dinilai dapat memberikan gambaran mengenai arah dan ruang gerak perekonomian Indonesia pada tahun 2027.
“Asumsi makro dan arah fiskal dalam KEM PPKF juga akan memberi sinyal kepada investor, dunia usaha, pemerintah daerah, serta pelaku pasar,” ujar Puan.
