Denpasar – Dalam upaya memperkuat komunikasi kelembagaan serta sinergi antarinstansi, Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Wilayah Bali, Abdillah, S.Sos., M.Si., didampingi Kepala Bagian Operasional PT Jasa Raharja (Persero) Wilayah Bali, Alwin Bahar, S.H., M.M., melaksanakan diskusi bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., pada Kamis (23/7/2026) di Ballroom HARRIS Hotel & Conventions Denpasar – Bali.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban tersebut dimanfaatkan sebagai ajang bertukar pandangan mengenai berbagai isu strategis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pendapatan daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta penguatan sinergi antarinstansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, turut dibahas pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam mendukung peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan SWDKLLJ sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola administrasi kendaraan bermotor yang tertib serta mendukung keberlanjutan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas.
Diskusi juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai tantangan penyelenggaraan pelayanan publik yang adaptif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Di akhir kegiatan, Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Wilayah Bali, Abdillah, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan merupakan fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
“Pertemuan ini menjadi momentum yang baik untuk mempererat komunikasi dan memperkuat sinergi antarlembaga. Kami meyakini bahwa kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PT Jasa Raharja akan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat, mengoptimalkan pelayanan publik, serta menghadirkan perlindungan yang semakin baik bagi masyarakat Bali,” ujar Abdillah.
