Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengingatkan pemerintah agar penanganan pascabencana banjir Aceh-Sumatera dilakukan dalam satu komando yang terkoordinasi dengan baik antar kementerian dan lembaga.
Alex meminta Kementerian Keuangan tidak berjalan sendiri dalam orkestrasi penanganan pascabencana, terutama terkait dukungan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Menteri Keuangan kepada media menyebut ada Rp60 triliun anggaran hasil efisiensi untuk penanganan bencana yang tak terserap. Sementara, permintaan tambahan anggaran Kementerian Kehutanan Rp8,4 triliun tak kunjung diberikan hingga Mei 2026 ini,” kata Alex Indra Lukman, Jumat, 29 Mei 2026.
Menurut Alex, hasil pembahasan Komisi IV DPR bersama Kementerian Kehutanan pada Februari 2026 menyebut tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk program reforestasi atau penanaman kembali hutan yang menjadi salah satu faktor pemicu banjir.
“Reforestasi ini akan menyelesaikan persoalan hulu dari bencana banjir,” ujarnya.
Alex meminta seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penanganan dampak bencana meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), termasuk memastikan sinkronisasi dengan Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara.
Ia menegaskan seluruh program yang telah dirancang harus dipastikan memperoleh dukungan anggaran agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal dan tidak menyisakan kendala pembiayaan di tengah proses rehabilitasi.
“Semua kegiatan yang dirancang harus dipastikan mendapatkan dukungan anggaran. Artinya, pengerjaan kegiatan bisa tuntas dan tak meninggalkan sisa anggaran lagi,” katanya.
Sebagai informasi, DPR RI telah menyetujui rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Aceh-Sumatera yang diajukan Satgas PRR.
Dalam rencana tersebut terdapat 11.512 program kegiatan dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp100,1 triliun untuk pelaksanaan selama tiga tahun.
Adapun rincian kebutuhan anggaran penanganan bencana Aceh-Sumatera pada 2026 mencapai Rp38,9 triliun. Sementara untuk 2027 dibutuhkan Rp32,9 triliun dan pada 2028 sebesar Rp28,2 triliun.
“Renduknya tuntas, alokasi anggarannya juga sudah disepakati DPR. Menteri Keuangannya juga sudah mau proaktif jemput bola,” ujar Alex.
Ia menambahkan masyarakat kini menanti keseriusan seluruh elemen pemerintah dalam bergerak bersama mengatasi dampak bencana secara terpadu.
“Sekarang rakyat menyaksikan, apakah semua elemen pemerintahan ada dalam satu komando bergerak mengatasi dampak bencana. Sehingga, tak terdengar lagi nada fals dalam orkestrasi penanganan bencana ini,” tuturnya.
